Jombang
- Kalangan legislatif menanggapi pernyataan Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Pemkab Jombang terkait kekurangan tenaga PNS (Pegawai Negeri
Sipil) yang mencapai 5 ribu orang lebih. Fadelan, Anggota Fraksi PPP
DPRD Jombang ini mempertanyakan metode penghitungan BKD terkait
kekurangan jumlah tenaga PNS tersebut.
"Selama ini tidak jelas metodenya. Katanya kekurangan pegawai, tetapi kenyataan di lapangan tidak sedikit pegawai yang terlihat nganggur. Memang ada pegawai yang memiliki beban kerja yang banyak, tapi sekali lagi yang nganggur masih banyak," ujar Fadelan.
Dia kemudian mencontohkan, di Dinas Pendidikan, seringkali ditemukan fakta banyak guru PNS yang memberikan tugas utamanya pada guru honorer. Padahal, para guru PNS yang dimaksud sudah masuk kuota guru sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi pendidik (TPP).
"Publik harus tahu. Setiap kali rapat kerja dengan SKPD, hampir semuanya bilang kekurangan pegawai. Metode penghitungan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja di seluruh SKPD perlu diperiksa lagi," kata anggota Komisi D DPRD Jombang itu.
Menurut Fadelan, saat ini birokrasi justru gemuk dengan banyaknya jumlah pegawai. Jumlah PNS sekarang sudah menyedot lebih dari 60 persen APBD. Kebutuhan tambahan PNS tidak akan sampai 5 ribu pegawai, jika kinerja pegawai bisa lebih dioptimalkan dan dievaluasi. Mungkin hanya perlu mengganti pegawai yang memasuki masa pensiun.
Lantas bagaimana nasib honorer? Semoga pemerintah juga memperhatikan para pegawai honorer yang masa kerjanya sudah lama.
"Selama ini tidak jelas metodenya. Katanya kekurangan pegawai, tetapi kenyataan di lapangan tidak sedikit pegawai yang terlihat nganggur. Memang ada pegawai yang memiliki beban kerja yang banyak, tapi sekali lagi yang nganggur masih banyak," ujar Fadelan.
Dia kemudian mencontohkan, di Dinas Pendidikan, seringkali ditemukan fakta banyak guru PNS yang memberikan tugas utamanya pada guru honorer. Padahal, para guru PNS yang dimaksud sudah masuk kuota guru sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi pendidik (TPP).
"Publik harus tahu. Setiap kali rapat kerja dengan SKPD, hampir semuanya bilang kekurangan pegawai. Metode penghitungan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja di seluruh SKPD perlu diperiksa lagi," kata anggota Komisi D DPRD Jombang itu.
Menurut Fadelan, saat ini birokrasi justru gemuk dengan banyaknya jumlah pegawai. Jumlah PNS sekarang sudah menyedot lebih dari 60 persen APBD. Kebutuhan tambahan PNS tidak akan sampai 5 ribu pegawai, jika kinerja pegawai bisa lebih dioptimalkan dan dievaluasi. Mungkin hanya perlu mengganti pegawai yang memasuki masa pensiun.
Lantas bagaimana nasib honorer? Semoga pemerintah juga memperhatikan para pegawai honorer yang masa kerjanya sudah lama.
