Latest Article Get our latest posts by subscribing this site

Penumbuhan Budi Pekerti Melalui Kegiatan Non Kurikuler

Penumbuhan Budi Pekerti Melalui Kegiatan Non Kurikuler
Suarapendidikan.com – Kepada Sekretaris/Kabid, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan, Kepala SKB, Kepala Lab. IPA, Kepala SMP/SMA/SMK, Korwas TK/SD dan Dikmen Se-Kabupaten Jombang harap hadir hari Selasa tanggal 01 Desember 2015, Pukul 07:00 WIB. Pakaian Korpri Lengkap Pakai Songkok , bertempat di Alun-alun Jombang, acara Upacara HUT Ke-70 PGRI, hari Guru Nasional, HUT Ke – 44 KORPRI dan Kesehatan Tahun 2015. Informasi selengkapnya bisa anda download dibawah ini. (Dhila)

DOWNLOAD PENUMBUHAN BUDI PEKERTI

Honorer K2 menjadi PR Bagi Semua, Pusat Maupun Daerah

Jakarta-Humas BKN, Kualitas, Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Honorer K2 yang direncanakan diangkat menjadi CPNS membutuhkan upaya dan terobosan bagi banyak pihak, baik Instansi Pusat maupun Daerah. Upaya menyelaraskan dan meningkatkan kualitas sudah dipikirkan oleh pemerintah pusat dengan berbagai upaya. Namun demikian, ada kewajiban yang harus juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait kualifikasi persyaratan pengangkatan beberapa formasi yang ada. Salah satu hal yang berpotensi menjadi masalah adalah ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan honorer dengan jabatan yang saat ini dikerjakan.
Honorer K2 menjadi PR Bagi Semua, Pusat Maupun Daerah

Kepala BKN Bima Haria Wibisana usai melakukan penandatanganan MoU antara Bawaslu dan beberapa instansi termasuk BKN, Jumat (2/10) menjelaskan bahwa tidak semua Honorer akan langsung menempati formasi yang ada. “Daerah wajib mengupayakan untuk menyesuaikan kualifikasi pendidikan tenaga honorer dengan menyekolahkan mereka jika pengangkatan honorer menjadi CPNS dilaksanakan,” ujar Bima. Kualifikasi yang dimaksud adalah terpenuhinya persyaratan seseorang untuk menjadi CPNS dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan sesuai peraturan yang berlaku, seperti jabatan Guru dan Perawat. Bima menambahkan bahwa sesuai undang-undang ASN, daerah juga berkewajiban memberikan peningkatan kualitas CPNS yang apabila tidak dilakukan akan bisa mendapatkan sanksi.

Pada kesempatan itu juga Bima menegaskan bahwa data-data Honorer yang ada di database BKN akan disesuaikan dengan usulan yang disampaikan oleh daerah. “Apabila ada nama-nama yang diusulkan oleh daerah tetapi tidak ditemukan di database BKN, maka akan ditolak,” tegas Bima. Bima juga mengingatkan masyarakat agar waspada atas berbagai upaya penipuan seiring dengan pembahasan kebijakan pengangkatan tenaga honorer. Lebih lanjut Bima menjelaskan bahwa namanya sudah pernah dicatut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan dengan keterangan adanya penerimaan CPNS jalur khusus. fuad
SUMBER : Honorer K2 menjadi PR Bagi Semua, Pusat Maupun Daerah

Modus Baru Penipuan Penerimaan CPNS

Jakarta – Humas BKN, Maraknya kasus penipuan dengan mencatut nama Badan Kepegawaian Negara (BKN) bukan hal baru. Kali ini BKN disambangi dengan adanya surat palsu kegiatan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mengatasnamakan Pejabat BKN. Untuk itu, harap berhati-hati. Berry (sumber: www.bkn.go.id)

Modus Baru Penipuan Penerimaan CPNS
Contoh Bentuk Penipuan (Dok.BKN)

1.700 PNS Ditolak BKN Karena Terbukti Gunakan Ijazah Palsu

PNS Ditolak BKN Karena Terbukti Gunakan Ijazah Palsu

Pantas saja belanja aparatur menelan anggaran triliunan rupiah. Selain harus‎ membayar jumlah PNS di Indonesia yang mencapai sekitar 4,3 juta, ternyata negara juga mengalami kebocoran karena terbebani dengan gaji PNS fiktif.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan, dari 3,7 juta PNS yang berhasil teregistrasi lewat sistem e-PUPNS, ada 1.700 ditolak. Lembaga tersebut masih mengevaluasi apakah PNS tersebut fiktif alias bodong atau ada kesalahan saat pengisian e-PUPNS.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana menegaskan bahwa ribuan PNS tersebut belum disebut berstatus fiktif, melainkan ditolak atau reject paska daftar ulang lewat e-PUPNS 2015 hingga Oktober ini.

e-PUPNS adalah proses pendataan ulang PNS melalui sistem teknologi informasi yang meliputi tahap pemutakhiran data oleh setiap PNS, serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh oleh instansi pusat/instansi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

“Belum pada status fiktif, masih status ditolak setelah melakukan registrasi. Nanti kita akan evaluasi, apakah data tersebut memang fiktif atau karena kesalahan input saja. Bisa jadi datanya fiktif,” ujar Bima.

Namun dari Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, bahwa pihaknya sendiri belum menghitung kebocoran anggaran karena PNS fiktif tersebut.

“Kami belum hitung berapa kebocorannya. Kami hanya menghitung PNS fiktifnya. Ironisnya mereka setiap bulan menerima gaji,” kata Bima.

Kepala Biro Hukum dan Humas Kemenpan RB, Herman Suryatman mengaku, proses registrasi ulang PNS lewat sistem e-PUPNS masih berlangsung hingga Desember 2015, sehingga itu belum menjadi data final dari BKN.

“Kami belum tahu ada 1.700 PNS yang fiktif karena ini kan masih berproses sampai Desember. Masih harus dilakukan pendalaman,” ujar Herman.

Herman juga menjalskan, bahwa nanti akan ada tindak lanjutnya setelah mendapatkan hasil yang pasti, seperti para PNS harus memiliki nomor induk yang berbeda.

“Nanti akan ada tindak lanjutnya setelah ada hasil, misalnya setiap PNS wajib memiliki nomor induk pegawai dan tidak ada yang sama atau lainnya. BKN yang lebih paham. Tapi pasti sebelumnya akan di kroscek,” terangnya.
sumber : smeaker.com

Uji Kompetensi Guru (UKG) On Line Tahun 2015


Uji Kompetensi Guru (UKG) On Line Tahun 2015

UPTD Pendidikan Kec. Kudu - Uji Kompetensi Guru (UKG) On Line Tahun 2015 direncanakan dilaksanakan bulan Nopember 2015. Pelaksanaan secara online di Tempat Uji Kompetensi (TUK), TUK Jombang yang sudah terdaftar di pusat diantaranya sebagai berikut :
  • SMAN Bandarkedungmulyo
  • SMP Budi Utomo Perak
  • SMAN 2 Jombang
  • SMPN 1 Jombang
  • SMKN 3 Jombang
  • SMK PGRI 1 Jombang
  • SMPN 2 Jombang
  • SMKN 1 Jombang
  • SMAN Ngoro
  • SMAN Mojoagung
  • SMAN Ploso
  • SMPN 1 Mojoagung
Jika data mata pelajaran di DAPODIK tidak sesuai dengan data sesungguhnya, segera perbaiki sebelum tanggal 10 Oktober 2015.
Selengkapnya bisa anda download dibawah ini. (md)

Undangan Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pemkab. Jombang

SUARAPENDIDIKAN.com – Sehubungan dengan pengangkatan CPNS menjadi PNS di lingkup Pemkab. Jombang. Maka dimohon kepada nama nama berikut untuk hadir dalam acara Sumpah PNS, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015, pukul 8.30 WIB, bertempat di Pendopo Kabupaten Jombang, dengan mengenakan seragam KORPRI lengkap.
Catatan :
  1. Laki-laki memakai songkok hitam dan celana biru tua
  2. Wanita yang berjilbab memakai jilbab biru dan rok panjang biru
  3. Wanita yang tidak berjilbab memakai songkok hitam dan rok biru tua.
Nama-nama selengkapnya bisa anda download dibawah ini. (aam)
 
Support : UPTD Kudu | Sodron | Blogger Kudu
Copyright © 2013. UPTD PENDIDIKAN KUDU - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger