Latest Article Get our latest posts by subscribing this site

Ujian Dinas Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Tahun 2014

Ujian Dinas Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Tahun 2014
Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Tahun 2014 akan segera dilaksanakan. Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian harap segera mengirimkan berkas usulan ke Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang, paling lambat hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014.

Surat Edaran bisa anda download dibawah ini. (aam)


Silahkan klik Download untuk detailnya

Edaran Pakaian Seragam PNS, Tenaga Honorer Dan Peserta Didik

Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, untuk meningkatkan kedisiplisan dan motivasi kerja dalam berpakaian harap memperhatikan hal- hal sebagai berikut :
Edaran Pakaian Seragam PNS, Tenaga Honorer Dan Peserta Didik

  • Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Senin dan Selasa
  • PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan jilbab warna khaki polos
  • Khusus untuk guru dan pegawai di sekolah negeri pada hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna abu-abu
  • Pakaian batik jombangan dipakai pada hari Rabu
  • Pakaian batik dipakai pada hari Kamis dan Jumat
  • Pakaian Seragam Pramuka dipakai pada hari Sabtu
Adapun Pakaian Peserta Didik dengan ketentuan sebagai berikut :
  • Pakaian seragam nasional dikenakan pada hari Senin, Selasa dan pada hari lain saat pelaksanaan Upacara Bendera
  • Pakaian Batik Jombangan dipakai pada hari Rabu
  • Pakaian seragam khas sekolah dipakai pada hari Kamis dan Jum’at
  • Pakaian seragam pramuka dipakai pada hari Sabtu
Surat Edaran bisa anda download dibawah ini. (aam)


Silahkan klik Download untuk detailnya

Penggunaan Lencana KORPRI

Sesuai Dengan Surat Edaran Pengurus KORPRI Nasional tanggal 25 Juni 2014, Nomor : SE-15/KU/VI/2014 tentang Eksistansi Organisasi KORPRI dan bebagai kegiatan, harap memperhatikan hal berikut : 
Penggunaan Lencana KORPRI

  • Pemakaian lencana KORPRI masih menggunakan lencana KORPRI berdasarkan hasil Munas KORPRI VII Tahun 2009, untuk perubahannya menunggu hasil Munas KORPRI VIII Tahun 2014.
  • Dewan Pengurus KORPRI Nasional sampai saat ini tidak pernah menginstruksikan dan mengeluarkan lencana KORPRI yang baru. Bagi Anggota KORPRI Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, dilarang memakai lencana KORPRI diluar ketentuan dari Dewan Pengururs KORPRI Nasional.
Surat Edaran bisa anda download disini

Klarifikasi Isu Pencetakan Kartu NRG

Klarifikasi Isu Pencetakan Kartu NRG
SUARAPENDIDIKAN.com – Bagi Guru TK Sertifikasi Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, tidak ada pengurusan pencetakan kartu NRG yang dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang atau Ketua IGTKI Kecamatan/Kabupaten. Kalaupun ada harap segera dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang

Dana BOS SD Naik Jadi 800 Ribu Per Siswa

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan kenaikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), pemerintah menaikkan alokasi dana BOS yang saat ini Rp 580 ribu/siswa/tahun menjadi Rp 800 ribu/siswa/tahun.

Direktur Pembindaan Ditjen Dikdas Kemendikbud Didik Suhardi dilansir dari JPNN (04/10/2014) mengatakan, kenaikan dana pendidikan dalam APBN 2015 berdampak pada kenaikan alokasi dana BOS. Anggaran fungsi pendidikan dalam APBN 2015 mencapai Rp 409,1 triliun.

Dana BOS SD Naik Jadi 800 Ribu Per SiswaAnggaran fungsi pendidikan mengalami kenaikan sebesar Rp 5,2 triliun dari APBN 2014. Anggaran yang setara dengan 20 persen dari total belanja negara itu terbagi menjadi dua. Sebesar Rp 154,2 triliun dikelola pemerintah pusat dan sebesar Rp 254,9 triliun dikelola pemerintah daerah.

Didik mengatakan pencairan dana BOS tetap menggunakan sistem yang sudah berjalan tahun ini. Dana BOS dikirim dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi. Kemudian langsung dikirim ke masing-masing rekening sekolah penerima dana BOS.

Dana BOS disalurkan setiap tiga bulan sekali dan dicairkan di awal periode. Misalnya untuk periode Januari-Maret, dana BOS akan dicairkan di awal Januari. Dengan demikina, dana BOS dapat digunakan untuk biaya operasional sekolah
tiga bulan ke depan.

Dengan kenaikan alokasi dana BOS ini, pembelajaran di SD yang saat ini sudah gratis semakin berkualitas. Selain itu, diharapkan tidak ada alasan lagi bagi sekolah untuk mengutip uang-uang pendidikan ke siswa.

Info Persyaratan Mutasi PTK


Info Persyaratan Mutasi PTK
Adapun persyaratan mutasi PTK adalah sebagai berikut:

  1. Mutasi NUPTK dengan status Non PNS dari Sekolah swasta ke Sekolah Negeri dibawah naungan Kemdikbud, Mutasi dari sekolah swasta ke negeri terdapat persyaratan tambahan yang berlaku untuk PTK Non PNS yang ber NUPTK yaitu harus menunjukkan SK Bupati/Walikota, jika tidak punya, NUPTK dibatalkan dan mendapatkan PegId;

  2. Mutasi NUPTK dari sekolah kemenag ke sekolah Negeri dibawah kemdikbud jika status PTK Non PNS maka harus menyertakan SK Bupati /Walikota jika tidak NUPTK dibatalkan dan diberikan PegID;

  3. Mutasi NUPTK PTK Non PNS naungan Kemdikbud ke Sekolah Naungan Kemenag. Jika suatu sekolah berubah naungan maka otomatis berdampak dengan PTK di sekolah tersebut, oleh karena itu persyaratannya harus sesuai dengan kondisi yang sepadan yaitu: Jika Sekolah tersebut menjadi negeri naungan Kemdikbud maka PTK Non PNS di sekolah tersebut harus memiliki SK Bupati/Walikota jika tidak NUPTK diganti dengan PegID;

  4. Untuk Sekolah naungan kemdikbud yang berubah dari Swasta menjadi Negeri juga berdampak langsung ke PTK di dalamnya sehingga persyaratan tambahannya adalah jika PTK non PNS di sekolah tersebut ingin menginduk di sekolah tersebut maka harus memiliki SK Bupati/Walikota.
Semoga bermanfaat
 
Support : UPTD Kudu | Sodron | Blogger Kudu
Copyright © 2013. UPTD PENDIDIKAN KUDU - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger