Latest Article Get our latest posts by subscribing this site

Pengarahan Persiapan Diklat Prajabatan 2014

Pengarahan Persiapan Diklat Prajabatan 2014
Nama-nama berikut calon peserta Diklat Prajabatan 2014 harap hadir untuk mengikuti Pengarahan Persiapan Diklat Prajabatan 2014, pada hari Kamis, 6 November 2014, pukul 10.00 s.d 12.00 WIB dan 12.00-14.00 WIB di Gedung Diklat Pemkab. Jombang (Komplek SMAN 3 Jombang). 

Calon peserta harap mempersiapkan : 
  • Fotocopy SK CPNS yang sudah dilegalisir 2 lembar. 
  • Fotocopy ASKES 
  • Pas foto background merah ukuran 4x6 cm (2 lembar) dan 2x3 (2 lembar). 
Daftar nama selengkapnya bisa anda download dibawah ini.

Daftar Nama CPNS Prajabatan Golongan III Tahun 2014_Pukul 10.00 WIB

Daftar Nama CPNS Prajabatan Golongan III Tahun 2014_Pukul 12.00 WIB

sumber : suarapendidikan.com

Ogah Tambah PNS yang Hanya Bisa Baca Koran

Ogah Tambah PNS yang Hanya Bisa Baca Koran
SUKABUMI - Kedatangan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi ke Sukabumi dimanfaatkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Adjo Sardjono.
Saat menyambangi kediaman Ketua DPC Hanura Kabupaten Sukabumi, Ade Surahman di Pesona Pangrango, Adjo menyampaikan keluh kesah menyangkut ke birokrasi di Kabupaten Sukabumi.

Minimnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sukabumi menjadi keluhan utama yang disampaikan.
Di hadapan kader Hanura, Ulama, Majeil Talim dan tamu lain yang hadir, Adjo berkeluh kesah.
"Saat ini, jumlah PNS di Kabupaten Sukabumi hanya sekitar 14.700. Padahal, idealnya Kabupaten yang memilik jumlah penduduk seitar 25.000 seharusnya memiliki PNS dua persen dari jumlah penduduk. Namun, saat ini jumlah yang ada hanya mencapai kurang dari satu persen kebutuhan," keluhnya saat memberikan sambutan.

Ia juga meminta agar Kemenpan-RB memberikan solusi terkait hal tersebut. Minimal, kata Adjo, para honorer K2 di Kabupaten Sukabumi yang jumlahnya mencapai sekitar 2.200 bisa diangkat tanpa melalui proses yang rumit.
"Di Kabupaten Sukabumi saat ini, ada 11.000 lebih honorer dari setiap ketegori. Tapi saya berharap untuk yang K2 bisa dipertimbangkan. Jangan sampai Kabupaten Sukabumi disamakan dengan daerah lain," pintanya.

Menanggapi keluhan tersebut, Menpan-RB, Yuddy Chrisnandi mengatakan, memang hampir di setiap daerah pasti kekurangan PNS.
Namun, dengan pola saat ini, pihaknya ingin mengubah pola birokrasi lama. Ia mengaku, langkah moratorium PNS diberlakukan salah satunya agar ada optimalisasi kinerja para abdi negera.
"Kami tak ingin menambah lagi jumlah PNS yang hanya bisa baca koran dan bermalas-malasan. Dengan jumlah yang ada saat ini, kami ingin melihat optimalisasi kinerjanya. Saya tak mau pandangan miring terhadap PNS yang jumlahnya bengkak dan hanya bisa bermalas-malasan ditambah lagi dengan yang baru," tuturnya.

Tapi dirinya mengaku, keluhan yang disampaikan Sekda Kabupaten Sukabumi ini akan dikaji. Ia berjanji, Sukabumi menjadi salah satu daerah prioritas yang akan diperhatikan di bawah kementeriannya.

Diketahui, sebelum menyambangi kediaman Ketua DPC Hanura Kabupaten Sukabumi, Yuddy melakukan inspeksi mendadak di sejumlah intansi di Kota Sukabumi. Polres Sukabumi Kota menjadi intansi pertama di tubuh kepolisian di Jawa Barat yang didatanginya.
Dari hasil inpeksinya, dia mengaku cukup puas melihat pelayanan di Polres Sukabumi Kota terhadap masyarakat.

"Meskipun terbilang ini hari libur, tapi pelayanan terhadap masyarakat cukup bagus. Walaupun mayarakat baik yang ingin memperpanjang SIM dan lainnya sudah tak nampak, tapi petugas tetap siaga," bebernya.

Setelah itu, dirinya menyambangi Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Kota Sukabumi. Saat turun dari mobil, salah satu menteri muda di kabinet Presiden Jokowi-JK ini langsung berkeliling melihat apa yang dimiliki BBPBAT. Ia bahkan tak menghiraukan protokoler yang sudah disiapkan dalam penyambutan.

Usai melakukan pemantauan, Ia mengaku kedatangannya memang untuk melakukan cek di setiap instansi tentang pelayanan kepada masyarakat. Karena, saat ini dirinya tak ingin lagi ada keluhan dari masyarakat karena tak mendapatkan pelayanan.
Pola berpikir yang dulunya birokrasi priyayi artinya birokrat yang harus dilayani harus berubah menjadi birokrasi masyarakat. Di mana, para abdi negara lah yang harus melayani masyarakat seperti harapan Presiden RI Joko Widodo.

"Siap-siap saja seluruh aparatur di Indonesia. Karena saya akan melakukan sidak demi terciptanya pelayanan maksimal kepada masyarakat," ancamnya. (nur)

sumber : jpnn.com

Pemanggilan Calon Peserta Diklat Prajabatan Golongan III

Pemanggilan Calon Peserta Diklat Prajabatan Golongan III
Nama-nama berikut harap hadir pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 pukul 13.00 WIB, bertempat di Gedung Diklat Pemerintah Kabupaten Jombang (Komplek SMA Negeri 3 Jombang). Acara Pengarahan Persiapan Diklat Prajabatan Golongan III.

Daftar nama selengkapnya bisa anda download disini

Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah

Pemanggilan Calon Peserta Diklat Prajabatan Golongan III
Dalam rangka pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang Tahun 2014, akan menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan Karya Ilmiah Bagi Guru Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Jombang Tahun 2014.

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan kepada Kepada Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan, Kepala SMP/SMA/SMK Negeri Se Kabupaten Jombang. Harap menugaskan Guru (terlampir), untuk mengikuti Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada tanggal 3 - 22 November 2014 pukul 7.00 WIB, bertempat di SMA PGRI 2 Jombang. Peserta harap membawa laptop dan kabel sambung listrik. Surat kesanggupan diserahkan pada saat menghadiri kegiatan.

Selengkapnya bisa anda download dibawah ini. (cmd)

Ujian Dinas Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Tahun 2014

Ujian Dinas Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Tahun 2014
Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Tahun 2014 akan segera dilaksanakan. Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian harap segera mengirimkan berkas usulan ke Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang, paling lambat hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014.

Surat Edaran bisa anda download dibawah ini. (aam)


Silahkan klik Download untuk detailnya

Edaran Pakaian Seragam PNS, Tenaga Honorer Dan Peserta Didik

Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, untuk meningkatkan kedisiplisan dan motivasi kerja dalam berpakaian harap memperhatikan hal- hal sebagai berikut :
Edaran Pakaian Seragam PNS, Tenaga Honorer Dan Peserta Didik

  • Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Senin dan Selasa
  • PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan jilbab warna khaki polos
  • Khusus untuk guru dan pegawai di sekolah negeri pada hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna abu-abu
  • Pakaian batik jombangan dipakai pada hari Rabu
  • Pakaian batik dipakai pada hari Kamis dan Jumat
  • Pakaian Seragam Pramuka dipakai pada hari Sabtu
Adapun Pakaian Peserta Didik dengan ketentuan sebagai berikut :
  • Pakaian seragam nasional dikenakan pada hari Senin, Selasa dan pada hari lain saat pelaksanaan Upacara Bendera
  • Pakaian Batik Jombangan dipakai pada hari Rabu
  • Pakaian seragam khas sekolah dipakai pada hari Kamis dan Jum’at
  • Pakaian seragam pramuka dipakai pada hari Sabtu
Surat Edaran bisa anda download dibawah ini. (aam)


Silahkan klik Download untuk detailnya
 
Support : UPTD Kudu | Sodron | Blogger Kudu
Copyright © 2013. UPTD PENDIDIKAN KUDU - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger