PP No. 56/2012 tuntaskan masalah honorer

(Jakarta): Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer tahun 2012. PP yang merupakan perubahan kedua atas PP No. 48 tahun 2005 itu tersebut mengatur tiga hal, yakni mengenai honorer kategori 1, honorer kategori 2, dan jabatan mendesak untuk diangkat menjadi CPNS.

Terkait dengan terbitnya PP tersebut, Sekretaris Kementerian PAN dan RB Tasdik Kinanto yang didampingi Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB Ramli E Naibaho menggelar jumpa pers bersama dengan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Soetrisno, Jumat, (1 Juni 2012). Hadir dalam acara tersebut, Deputi Kelembagaan Ismadi Ananda, dan Deputi Pelayanan Publik Wiharto.

Menurut Tasdik Kinanto, meskipun merupakan perubahan kedua atas PP No. 48/2005, namun isinya tidak ada perubahan yang signifikan.  Secara umum  berisi langkah-langkah yang perlu dilakukan khususnya oleh Kementerian PAN dan RB, BKN dan BPKP, dalam penanganan tenaga honorer, dalam kaitannya dengan penataan jumlah dan distribusi PNS.

Namun, lanjutnya, PP ini akan menjadi payung hukum dalam pengangkatan tenaga honorer kategori 1, atau yang disebut honorer tertinggal atau tercecer, secara adil dan transparan. “Prinsipnya, mereka yang berhak harus diangkat, tetapi yang tidak berhak ya tidak diangkat,” tambah Tasdik, seperti dilansir Humas KemPAN-RB, Senin (4/6).

Lebih dari itu, Tasdik menekankan, terbitnya PP  No. 56/2012 ini bisa mengakhiri ‘rezim honorer’, sehingga manajemen PNS dapat ditata sesuai dengan prinsip-prinsip merit system, dan tidak dijadikan komoditi politik dan ajang KKN, yang mengakibatkan rendahnya kualitas birokrasi di Tanah Air.

Sejalan dengan prinsip itu, konsekuensinya tidak semua yang sudah lolos verifikasi, yakni  pasti bisa diangkat menjadi CPNS. Pasalnya, setelah diuji publik ternyata banyak aduan, laporan, serta keluhan dari berbagai pihak, terkait dengan kebenaran honorer dimaksud. Namun angka itu tidak harus habis.

“Meskipun alokasi anggarannya sudah ditetapkan oleh Badan Anggaran untuk masuk dalam tahun 2012 ini, kalau realitasnya hanya lima ribu orang yang memenuhi syarat, ya cukup lima ribu  yang diangkat. Kami sangat serius menangani ini,” ujarnya  .

Deputi bidang SDM AParatur Kementerian PAN dan RB Ramli E. Naibaho dalam kesempatan itu mengatakan, sehubungan dengan banyaknya aduan, Menetri PAN dan RB telah memerintahkan agar dibentuk tim verifikasi bersama dengan BKN dan BPKP, untuk memperoleh data yang benar-benar akurat. “Setelah diperoleh data akurat, baru ditetapkan formasinya,” ujarnya.

Namun hal itu juga belum menjamin bahwa honorer  yang sudah pemberkasan pasti diangkat menjadi CPNS. “Bahkan, meski sudah diberi NIP sekalipun, kalau terbukti palsu, akan kami batalkan,” tambahnya.

Selain mengatur honorer kategori 1, dalamPP  juga diatur mengenai honorer kategori 2, yang sebenarnya antara keduanya hampir sama. Bedanya, kategori 2 ini dibiayai bukan dari APBN melainkan APBD. Terhadap mereka, tidak dilakukan diverifikasi, tapi akan dilakukan tes sesama mereka. Juga ada penghargaan terhadap mereka yang memiliki masa kerja lebih lama. Dari hasil pembahasan dengan Kementerian Keuangan, dan DPR, alokasi anggaran untuk mereka akan masuk APBN tahun 2013.

Dengan terbitnya PP itu juga memungkinkan seorang dokter yang mau bekerja di daerah terpencil dapat  diangkat menjadi CPNS tanpa melalui seleksi. Namun usianya dibatasi, maksimal 46 tahun. Selain itu, dibuka juga untuk tenaga yang memiliki keahlian spesifik yang tidak ada di PNS, misalnya ahli nuklir.

“Konsentrasinya, untuk yang mendukung program pro job,pro poor,pro growth. Ini kewenangan Presiden. BKN dan MenPAN membantu melakukan analisis,” tambahnya..

Terkait dengan formasi tahun 2012 ini, Ramli mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima usulan formasi dari 85 daerah, tetapi hanya 20 yang telah melengkapi dengan analisa jabatan, analisa beban kerja serta proyeksi kebutuhan pegawai hingga lima tahun ke depan. Bagi yang tidak melaporkan dengan benar, sesuai dengan kebijakan moratorium, tidak diberi alokasi formasi PNS. Padahal, formasi untuk tahun ini dialokasikan sebanyak 72 ribu dari honorer, dan sekitar 60 ribu dari pelamar umum.

“Bagi yang masih ingin mengajukan formasi, diberikan kesempatan hingga akhir Juni, karena sudah harus masuk dalam pembahasan APBN. Kalau memasukkan sesudah bulan Juni, maka akan masuk dalam prioritas untuk tahun 2013,” tambah Ramli.

Plt Kepala BKN Eko Soetrisno mengungkapkan, pihaknya bersama BPKP dan Kementerian PAN dan RB telah melakukan verifikasi terhadap 152 ribu tenaga honorer kategori 1, tetapi hanya ada 72 ribu dianggap valid. Terhadap mereka, dilakukan  uji publik. Dari 523 instansi pusat dan daerah, yang sudah melakukan uji publik dan melaporkan ada 429 instansi, dan 94 yang saat ini tengah lakukan uji publik.

Dari hasil uji publik, ada111 instansi yang menyatakan sudah clear, karena tidak ada complain. Dari jumlah itu, tercatat ada sebanyak 4.517 tenaga honorer kategori 1. Dari laporan yang diterima BKN, lanjut Eko, suratnya ada yang ditandatanganai oleh bupati,  ada wali kota, wakil bupati,  ada juga yang ditandatanganai sekda. Hanya beberapa yang ditandatangani oleh BKD.

Eko menambahkan, laporan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)  ada 574 surat. Isinya bukan pengaduan, tapi umumnya berupa penjelasan. Sedangkan dari perorangan sebanyak  254 surat, termasuk yang menyangkut dirinya.

”Ada dari masyarakat yang mengatakan semuanya tak benar,” tambah Eko.

Menjawab wartawan, Sesmen PAN dan RB menegaskan,  meski ada daerah yang belum melampirkan analisa jabatan dan ABK, dia bisa honorer K1 yang sudah clear bisa diangkat. (her)

POKOK-POKOK MATERI PP. NO. 56 TAHUN 2012

1. Penyelesaian tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari APBN/APBD (kategori I), sebagai berikut:
   
   
   
   1. Pengangkatan tenaga honorer kategori I menjadi CPNS, dilakukan untuk mengisi formasi tahun anggaran 2012 berdasarkan data tenaga honorer hasil verifikasi dan validasi oleh MENPAN-RB, BKN dan BPKP yang telah diumumkan ke publik.
   2. Masih banyak melaporkan bahwa data tersebut belum valid sehingga MenPAN-RB sudah memerintahkan kembali agar Kepala BKN dan Kepala BPKP melakukan verifikasi dan validasi ulang baik dokumen maupun ke lapangan bila diperlukan dengan melibatkan kepolisian.
   3. Hasil verifikasi dan validasi ulang terakhir per instansi dilaporkan oleh Kepala BKN dan Kepala BPKP kepada Menteri PAN dan RB untuk ditetapkan formasinya sesuai persyaratan pengangkatan tenaga honorer Kategori I sama dengan persyaratan yang diatur dalam PP. No. 48 Tahun 2005 jo. PP. No. 43 Tahun 2007 dan PP. No. 56 Tahun 2012.

1. Penyelesaian tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN/APBD (kategori II), sebagai berikut:

a. Lulus seleksi kelengkapan administrasi dan lulus ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer.

b. Pembuatan soal dan pengolahan hasil ujian kompetensi dasar seta pelaksanaan ujian tertulis dilakukan bekerjasa sama konsorsium Perguruan Tinggi Negeri.

c. Setelah lulus ujian tertulis kompetensi dasar berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) maka dilakukan tes kompetensi bidang (profesi).

d. d.  Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri
Sipil berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan tahun anggaran 2014.

1. Penyelesaian tenaga dokter dan tenaga ahli, sebagai berikut:
   
   
   
   1. Dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap atau sebagai tenaga honorer pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati, dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
   2. Tenaga Ahli tertentu/khusus yang dibutuhkan oleh negara tetapi tidak tersedia di kalangan pegawai negeri sipil dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
   3. Pengangkatan untuk Dokter dan Tenaga Ahli tertentu /khusus tersebut dengan ketentuan:
      • usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun; dan
      • telah mengabdi kepada negara sekurang-kurangnya 1 tahun pada 31 Desember 2005.

d.  Pengangkatan Dokter dan Tenaga Ahli tertentu/khusus dilakukan sampai dengan Tahun
Anggaran 2014

INSTANSI YANG TELAH MELAPORKAN HASIL PENGUMUMAN HONORER K 1 (MK)

YANG TIDAK ADA PENGADUAN/KEBERATAN/SANGGAHAN

(keadaan s.d. 30 Mei 2012)

No	Instansi Pemda	Pengirim Surat	Jumlah Tenaga Honorer K1 (MK)
1	Kab. Sleman	Sekda	2
2	Kab. Gunung Kidul	Bupati	15
3	Kab. Kulon Progo	Sekda	17
4	Kab. Semarang	Bupati	26
5	Kab. Kendal	Bupati	13
6	Kab. Jepara	Bupati	1
7	Kota Surakarta	Sekda	14
8	Kab. Magelang	Bupati	4
9	Kota Magelang	Sekda	3
10	Kota Tegal	Walikota	37
11	Kab. Bojonegoro	Bupati	17
12	Kab. Jombang	Kepala BKD	25
13	Kab. Sampang	Bupati	67
14	Kab Sumenep	Bupati	94
15	Kab Pamekasan	Bupati	2
16	Kab. Bondowoso	Sekda	2
17	Kab. Lumajang	Sekda	2
18	Kab. Jember	Sekda	64
19	Kab. Probolinggo	Sekda	36
20	Kota Batu	Sekda	1
21	Kab. Blitar	Bupati	4
22	Kota Pasuruan	Walikota	134
23	Kota Kediri	Walikota	114
24	Kab. Pacitan	Bupati	6
25	Kab. Ponorogo	Bupati	22
26	Kab. madiun	Bupati	4
27	Kab. Magetan	Bupati	4
28	Kab. Pandeglang	Sekda	139
29	Kota Bandung	Walikota	12
30	Kota Cimahi	Sekda	19
31	Kota Sukabumi	Sekda	10
32	Kab. Karawang	Bupati	109
33	Kab. SUmedang	Sekda	47
34	Kab. Subang	Sekda	90
35	Kota Tasikmalaya	Walikota	75
36	Kota Cirebon	Kepala BKPP	16
37	Kab. Gowa	Bupati	31
38	Kab. Enrekang	Bupati	63
39	Kab. Bone	Bupati	26
40	Kab. Sinjai	Ka. BKD	5
41	Kab. Tojo Una-Una	Sekda	3
42	Kab Morowali	Bupati	97
43	Kab Buol	Sekda	16
44	Kab. Mamasa	Sekda	13
45	Kab. Polewali Mandar	Bupati	43
46	Prov Maluku	Sekda	72
47	Kab. Maluku Tengah	Sekda	59
48	Kab. Kep. Aru	Sekda	16
49	Kab. Kubu Raya	Bupati	11
50	Kab. Sambas	Sekda	47
51	Kab. Melawi	Sekda	47
52	Kab. Pidie jaya	Bupati	37
53	Kab. Karo	Bupati	31
54	Kab. Langkat	Bupati	18
55	Kab. Nias Utara	Sekda	5
56	Kab. Labuhan Batu Utara	Sekda	143
57	Kab. Asahan	Sekda	13
58	Kab. Mandailing Natal	Sekda	73
59	Kota Padang Sidempuan	Sekda	17
60	Kota Palembang	Walikota	10
61	Kab. Muara Enim	Bupati	61
62	Kab. Banyuasin	Sekda	46
63	Kab. Musi Rawas	Wakil Bupati	195
64	Kota Jambi	Walikota	42
65	Kab. Kerinci	Sekda	23
66	Kota Pangkal Pinang	Walikota	62
67	Kab. Bangka Barat	Sekda	5
68	Kab. Belitung	Bupati	7
69	Kab. Belitung Timur	Bupati	11
70	Kab. Bengkulu Tengah	Bupati	6
71	Kab. Muko-Muko	Bupati	27
72	Kab. Banjar	Bupati	50
73	Kab. Tanah Laut	Sekda	12
74	Kab. Hulu Sungai Utara	Sekda	28
75	Kota Bontang	Sekda	1
76	Kab. Kapuas	Sekda	16
77	Kab. Pulang Pisau	Sekda	21
78	Kab. Kotawaringin Timur	Bupati	102
79	Kab. Manokwari	Bupati	9
80	Kota Sorong	Walikota	227
81	Kab. Biak Numfor	Sekda	142
82	Kota Denpasar	Sekda	282
83	Kab. Bangli	Plt. Sekda	14
84	Kota Mataram	Sekda	202
85	Kota Bima	Walikota	11
86	Kab. Lombok Timur	Sekda	2
87	Kab. Kupang	Sekda	86
88	Kab. Sabu Raijua	Sekda	13
89	Kab. Sikka	Kepala BKD	43
90	Kab. Manggarai Timur	Bupati	136
91	Kota Bitung	Sekda	14
92	Kota Tomohon	Sekda	3
93	Kab. Bolmong. Utara	Sekda	1
94	Kab. Kep. Talaud	Plt. Bupati	117
95	Kab. Bone Bolango	Sekda	30
96	Kab. Pohuwanto	Wakil Bupati	26
97	Prov. Maluku Utara	Sekda	13
98	Kota Ternate	Sekda	98
99	Kota Tidore Kepulauan	Sekda	6
100	Kota Tanjung Pinang	Sekda	6
101	Kab. Lingga	Sekda	3
102	Kab. Kep. Anambas	Bupati	3
103	Kota Padang	Walikota	15
104	Kota Padang Panjang	Sekda	2
105	Kab. Limapuluh Kota	Bupati	20
106	Kota Payakumbuh	Sekda	17
107	Kab. Tanah Datar	Bupati	25
108	Kab. Agam	Bupati	27
109	Kota Solok	Walikota	31
110	Kab. Solok	Bupati	6
111	Kab. Dharmasraya	Wakil Bupati	29
	JUMLAH		4.517

sumber :http://www.berita2.com/nasional/umum/12570-pp-no-562012-tuntaskan-masalah-honorer.html